Sini biar kami bantu! Karena kami sudah berpengalaman dalam mengajukan PKP untuk para pelaku usaha. Proses cepat dan bergaransi! Harga mulai Rp 2.500.000,- saja untuk wilayah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya.
Mulai dari Rp 2.500.000,- sudah bisa proses pengajuan PKP
Pengurusan PKP Cepat 14 Hari - 1 Bulan tergantung jadwal KPP
Kami sudah berpengalaman membantu pengajuan PKP untuk Badan Usaha
JAMINAN UANG KEMBALI 100% jika SPPKP tidak terbit.
Harga bersahabat berdasarkan wilayah kerja Jakarta, Tangerang dan sekitarnya
Untuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, siapkan dokumen berikut:
PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN. SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah surat yang diterbitkan KPP sebagai bukti pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP.
Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar wajib dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil dengan omzet di bawah batas tersebut boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Proses pengukuhan PKP umumnya 14 hari sampai 1 bulan, tergantung jadwal pemeriksaan KPP dan kelengkapan dokumen.
Syarat utama: NPWP aktif, KTP pengurus, akta pendirian (untuk badan usaha), surat keterangan domisili, dan laporan keuangan atau bukti kegiatan usaha. Tim SahabatLegal membantu melengkapi dokumen sebelum pengajuan.
Mulai Rp 2.500.000 untuk wilayah Jakarta Barat, Rp 3.500.000 untuk Jakarta di luar Jakarta Barat dan Tangerang Kota, serta Rp 4.000.000 untuk wilayah di luar Jakarta dan Tangerang.
Menjadi PKP memungkinkan perusahaan menerbitkan faktur pajak melalui e-faktur, sehingga bisa melayani klien korporasi, mengikuti tender pengadaan barang/jasa, dan memanfaatkan PPN masukan sebagai pengurang pajak.
Ada. SahabatLegal memberikan jaminan uang kembali 100% jika SPPKP tidak terbit.
Penolakan umumnya karena NPWP tidak aktif, data tidak sesuai, alamat domisili tidak valid, atau omzet belum memenuhi ketentuan. Tim SahabatLegal memeriksa penyebabnya dan membantu pengajuan ulang.
Butuh SPPKP untuk melayani klien korporasi atau ikut tender? Konsultasikan kebutuhan PKP Anda dengan SahabatLegal — gratis dan tanpa komitmen. Mulai Rp 2.500.000, garansi uang kembali 100%.
💬 Konsultasi WhatsApp Sekarang (0821-8087-8858)Pengusaha Kena Pajak (PKP) merujuk kepada pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1984 dan perubahannya.
Pengusaha yang melakukan penyerahan yang menjadi objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dinyatakan sebagai PKP, kecuali untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pengusaha kecil adalah mereka yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil diperbolehkan memilih untuk dinyatakan sebagai PKP.
Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP memiliki kewajiban untuk mengenakan, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.
Jika sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka nanti Sahabat akan dapat menggunakan aplikasi efaktur guna untuk menerbitkan faktur pajak bagi klien-klien Sahabat, baik yang menerima jasa/barang dari Sahabat, contohnya Perusahaan besar atau Pemerintah yang mana Sahabat sebagai pemenang tender, ataupun jika Sahabat membeli barang/ jasa dari supplier Sahabat. Maka sudah wajib ketentuannya menggunakan aplikasi efaktur dalam menerbitkan faktur pajak.
Faktur pajak penting bagi Perusahaan karena bisa sebagai pengurang dari pajak yang dibayarkan. Itulah sebabnya jika Sahabat mencoba untuk ikut tender pengadaan baik barang atau jasa apapun, pasti akan diminta faktur pajak oleh Perusahaan bersangkutan. Itulah kenapa biasanya penyedia tender akan mewajibkan setiap peserta tender memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sudah tahu kan kenapa Sahabat wajib untuk mengurus PKP? Jika ada kendala, bisa banget hubungi kami di Sahabatlegal.com ya!
Selain jasa pengurusan PKP, Sahabatlegal juga memiliki layanan pembuatan PT, silahkan klik link berikut ini untuk melihat harga layanan pembuatan PT